Tantangan dan Hambatan dalam Penyidikan Kasus Perikanan di Indonesia

Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia memang tidak bisa dianggap enteng. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat upaya penegakan hukum di sektor perikanan menjadi sulit dilakukan.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan adalah masalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi. Menurut Kepala Badan Pusat Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan (Bareskrim) Polri, Brigjen Pol M. Agung Budijanto, “Kita masih kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang penyidikan kasus perikanan. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam pengawasan perikanan juga masih terbatas.”

Tantangan lainnya adalah minimnya kerjasama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum di sektor perikanan. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kerjasama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum perikanan masih perlu ditingkatkan. Hal ini akan mempermudah proses penyidikan kasus perikanan yang melibatkan berbagai pihak.”

Selain tantangan, hambatan juga seringkali muncul dalam penyidikan kasus perikanan. Salah satu hambatan utama adalah adanya praktik korupsi dan kolusi di sektor perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Korupsi dan kolusi seringkali menjadi hambatan dalam penyidikan kasus perikanan. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif.”

Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut juga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut Ketua Umum DPP Forum Rekrutmen Perikanan Indonesia (FRPI), Rokhmin Dahuri, “Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut masih rendah. Hal ini membuat upaya penegakan hukum di sektor perikanan menjadi sulit dilakukan.”

Dengan adanya tantangan dan hambatan tersebut, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan. Hanya dengan kerjasama yang baik, penyidikan kasus perikanan di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.