Peraturan Hukum Laut Indonesia: Upaya Perlindungan Sumber Daya Kelautan

Peraturan Hukum Laut Indonesia: Upaya Perlindungan Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan merupakan aset yang berharga bagi Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia. Untuk menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan, diperlukan peraturan hukum laut yang ketat dan efektif. Peraturan hukum laut Indonesia menjadi landasan penting dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan.

Menurut Pakar Hukum Laut dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Henny N. Roosihermiatie, “Peraturan hukum laut Indonesia sangat penting untuk mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan agar tidak merusak lingkungan laut.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem laut.

Salah satu upaya perlindungan sumber daya kelautan yang diatur dalam peraturan hukum laut Indonesia adalah pembentukan kawasan konservasi laut. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 50 kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan ekosistemnya.

Namun, meskipun sudah ada peraturan hukum laut yang mengatur tentang perlindungan sumber daya kelautan, masih banyak tantangan yang dihadapi. Menurut Direktur Eksekutif Coral Triangle Initiative Indonesia, Luky Adrianto, “Kekurangan sumber daya manusia dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan.”

Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan. Peraturan hukum laut Indonesia harus ditegakkan secara konsisten dan efektif demi keberlangsungan ekosistem laut yang lestari.

Dengan demikian, peraturan hukum laut Indonesia memegang peranan penting dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan demi kesejahteraan generasi masa depan.