Permasalahan Pelanggaran Batas Laut di Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional

Permasalahan pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan tidak bisa dianggap remeh. Tinjauan hukum internasional diperlukan untuk memahami lebih dalam mengenai masalah ini.

Menurut pakar hukum internasional Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, pelanggaran batas laut sering terjadi karena ketidakpahaman negara-negara terhadap konvensi hukum laut internasional yang telah disepakati. “Indonesia sebagai negara maritim harus mampu melindungi kedaulatan lautnya sesuai dengan konvensi hukum laut PBB,” ujar Prof. Hikmahanto.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kasus pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini melanggar kedaulatan laut Indonesia yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat pencurian ikan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dan memperkuat penegakan hukum laut. “Kerjasama antarnegara sangat penting dalam menangani pelanggaran batas laut. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Dengan tinjauan hukum internasional yang komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi permasalahan pelanggaran batas laut dengan lebih efektif dan efisien. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga internasional, perlu bekerja sama untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Perlu diingat bahwa laut adalah sumber daya alam yang sangat berharga bagi negara kita.